Oleh. Purwalodra
Gencarnya kampanye sekolah gratis di Indonesia, telah meningkatkan denyut jantung para pengelola sekolah swasta yang berbayar ‘mahal’. Pasalnya dari tahun ke tahun, sebelum sekolah gratis dikumandangkan, pengelola sekolah swasta berbayar ‘mahal’ ini sudah mulai menurun quantitas muridnya, kalau tidak mau dibilang menukik tajam. Bagaimana kelangsungan hidup sekolah-sekolah yang berbayar ‘mahal’ ini kelak ? Bagaimana mereka bisa bertahan dengan biaya operasional yang terus meningkat ?. Lalu, apa tujuan pendidikan mereka sebenarnya ?.
Menjawab pertanyaan tersebut, tentu membutuhkan banyak analisis dari berbagai disiplin ilmu, baik praktis maupun teoritis, namun tidak berarti kita tidak bisa melihat dari sudut yang paling sederhana yang difikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai asumsi dasar saja, bahwa sekolah gratis memungkinkan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pendidikan (wajar 9 tahun). Dan saya pikir inilah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk serta didirikan. Kalau kemudian, masyarakat Indonesia ikut serta membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mendirikan sekolah swasta, tentu menjadi perbuatan yang sangat mulia. Namun ketika tujuan pendidikan bergeser ke orientasi lain, selain mencerdaskan kehidupan bangsa, maka apapun yang dilakukan akan penuh dengan onak dan duri.
Sekolah dikatakan ‘mahal’ pada awalnya didasarkan kepada kebutuhan operasional sekolah dan penyediaan fasilitas belajar mengajar yang layak dan memadai. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah dengan dana investasi ini kemudian memaksa masyarakat Pengelola Pendidikan untuk menentukan strategi secara ekonomi. Keterdesakan pemenuhan fasilitas pendidikan, memaksa Pengelola sekolah swasta melibat pihak ketiga (Bank maupun investor) untuk mendanai kegiatan persekolahan ini dengan persyaratan-persyaratan secara ekonomis. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, Pengelola pendidikan memiliki oerientasi baru untuk mengelola sekolah secara ekonomis.
Orientasi baru yang dimiliki oleh Pengelola pendidikan yang telah dipengaruhi oleh pihak ketiga (bank atau investor lainnya), menganggap murid alias siswa adalah konsumennya dan sekolah sebagai produsennya. Maka dengan demikian wajar saja jika sekolah-sekolah swasta banyak dikelola dengan system perseroan terbatas, yang hanya mementingkan laba-rugi.
Meskipun belum ada penelitian valid, yang secara cermat membandingkan outcome pendidikan yang berasal dari lembaga, yang berorientasi laba-rugi dengan outcome yang berasal dari lembaga, yang memiliki orientasi sosial. Saya yakin nilai-nilai budaya sekolah yang terserap oleh murid-muridnya akan jauh berbeda. Hubungan produsen-konsumen, investasi finansial dan orientasi laba-rugi tidak akan menciptakan lingkungan yang bersifat akademis, karena paradigma semacam itu hanya bersifat pragmatis yang berorientasi material. Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta Iman dan Taqwa, tidak ada hubungannya dengan untung rugi secara pragmatis. Bahkan jika kita merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) yang mengidentifikasi 13 ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu :
Pada akhirnya, saya masih yakin bahwa ‘sekolah mahal’ masih bisa bertahan hidup di dalam belantara ‘sekolah gratis’, asalkan bisa merubah paradigma dan memiliki orientasi baru dengan strategi bertahan yang sangat efektif. Mungkin, inilah awal pentingnya pembahasan yang lebih komprehensif dan tajam bagi para Pengelola sekolah mahal di Indonesia.
Bekasi, 18 Mei 2009.
Menjawab pertanyaan tersebut, tentu membutuhkan banyak analisis dari berbagai disiplin ilmu, baik praktis maupun teoritis, namun tidak berarti kita tidak bisa melihat dari sudut yang paling sederhana yang difikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Sebagai asumsi dasar saja, bahwa sekolah gratis memungkinkan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati pendidikan (wajar 9 tahun). Dan saya pikir inilah salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk serta didirikan. Kalau kemudian, masyarakat Indonesia ikut serta membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mendirikan sekolah swasta, tentu menjadi perbuatan yang sangat mulia. Namun ketika tujuan pendidikan bergeser ke orientasi lain, selain mencerdaskan kehidupan bangsa, maka apapun yang dilakukan akan penuh dengan onak dan duri.
Sekolah dikatakan ‘mahal’ pada awalnya didasarkan kepada kebutuhan operasional sekolah dan penyediaan fasilitas belajar mengajar yang layak dan memadai. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah dengan dana investasi ini kemudian memaksa masyarakat Pengelola Pendidikan untuk menentukan strategi secara ekonomi. Keterdesakan pemenuhan fasilitas pendidikan, memaksa Pengelola sekolah swasta melibat pihak ketiga (Bank maupun investor) untuk mendanai kegiatan persekolahan ini dengan persyaratan-persyaratan secara ekonomis. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka, Pengelola pendidikan memiliki oerientasi baru untuk mengelola sekolah secara ekonomis.
Orientasi baru yang dimiliki oleh Pengelola pendidikan yang telah dipengaruhi oleh pihak ketiga (bank atau investor lainnya), menganggap murid alias siswa adalah konsumennya dan sekolah sebagai produsennya. Maka dengan demikian wajar saja jika sekolah-sekolah swasta banyak dikelola dengan system perseroan terbatas, yang hanya mementingkan laba-rugi.
Meskipun belum ada penelitian valid, yang secara cermat membandingkan outcome pendidikan yang berasal dari lembaga, yang berorientasi laba-rugi dengan outcome yang berasal dari lembaga, yang memiliki orientasi sosial. Saya yakin nilai-nilai budaya sekolah yang terserap oleh murid-muridnya akan jauh berbeda. Hubungan produsen-konsumen, investasi finansial dan orientasi laba-rugi tidak akan menciptakan lingkungan yang bersifat akademis, karena paradigma semacam itu hanya bersifat pragmatis yang berorientasi material. Ilmu Pengetahuan dan teknologi, serta Iman dan Taqwa, tidak ada hubungannya dengan untung rugi secara pragmatis. Bahkan jika kita merujuk pada pemikiran Edward Sallis, Sudarwan Danim (2006) yang mengidentifikasi 13 ciri-ciri sekolah bermutu, yaitu :
- Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal.
- Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang muncul , dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal.
- Sekolah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit memperbaikinya..
- Sekolah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif.
- Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk berbuat benar pada masa berikutnya
- Sekolah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
- Sekolah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara berkualitas.
- Sekolah memperjelas peran dan tanggung jawab setiap orang, termasuk kejelasan arah kerja secara vertikal dan horozontal.
- Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi yang jelas.
- Sekolah memandang atau menempatkan kualitas yang telah dicapai sebagai jalan untuk untuk memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut.
- Sekolah memandang kualitas sebagai bagian integral dari budaya kerja.
- Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara terus menerus sebagai suatu keharusan
Pada akhirnya, saya masih yakin bahwa ‘sekolah mahal’ masih bisa bertahan hidup di dalam belantara ‘sekolah gratis’, asalkan bisa merubah paradigma dan memiliki orientasi baru dengan strategi bertahan yang sangat efektif. Mungkin, inilah awal pentingnya pembahasan yang lebih komprehensif dan tajam bagi para Pengelola sekolah mahal di Indonesia.
Bekasi, 18 Mei 2009.
0 komentar:
Post a Comment