MENYEKOLAHKAN KECERDASAN
Oleh. Purwalodra
Oleh. Purwalodra
Sejak akhir tahun 2000, kita dihadapkan oleh banyak konsep pendidikan yang dianggap cocok untuk kondisi di awal abad ke-21. Paradigma-paradigma pendidikan bermunculan sebagai tawaran kepada masyarakat pendidik di Indonesia, dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan terus-menerus terhadap konsep-konsep pendidikan yang sedang berjalan. Dinamika polemik tentang konsep-konsep pendidikan ini, kemudian bermuara kepada undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada tahun 2003, yang kelahirannya tidak lepas dari pemikiran pro dan kontra dari para Pakar pendidikan itu sendiri, sampai saat ini.
Konsep dan Paradigma yang dikemukakan oleh para Pakar pendidikan, sampai saat ini, hanya bergumul pada persoalan manajemen pendidikan. Mulai dari pengorganisasian sekolah sampai dengan Badan Hukum Pendidikan; mulai dari persoalan standar Sekolah Biasa sampai standar Bertaraf Internasional; mulai dari anggaran pendidikan yang disiapkan pemerintah sampai kemauan pemerintah untuk menggaji seluruh guru dan dosen di indonesia, dengan program sertifikasinya.
Apabila kita mau menyadari, bahwa wilayah manajemen (baca pengelolaan) pendidikan, sampai kapanpun akan terus berkembang, dan tidak pernah akan bisa selesai. Jika kita terus bergumul pada wilayah manajemen pendidikan yang sarat dengan kepentingan politik ini, kita justru akan meninggalkan wilayah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang seharusnya menjadi fokus para Pakar Pendidikan. Coba kita bercermin kepada masalah Undang-undang Yayasan, sampai dengan undang-undang tersebut nantinya direvisi kembali, persoalan tentang Yayasan belum akan menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Mempersoalkan problematika manajemen pendidikan, sama saja mempermasalahkan persiapkan mendidik bangsa Indonesia. Sampai kapan kita terus bersiap-siap untuk mendidik rakyat, sementara amanah mencerdaskan kehidupan bangsa sudah kita tetapkan sejak tahun 1945 lalu. Jangan sampai persoalan politik sesaat bisa menghentikan kita mendidik kecerdasan masyarakat. Karena, jika kecerdasan masyarakat terbangun, bangsa ini akan mampu mengentaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan. Saya pikir kita semua sudah memahami hal ini.
Marilah kita sudahi problematika pendidikan di Indonesia ini dan fokus kepada Ilmu Pengetahuan dan teknologi, yang lebih satu dasawarsa ini kita tinggalkan, meskipun tidak sama sekali. Kemendesakkan masyarakat untuk segera cerdas, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan hubungkan persoalan pendidikan dengan masalah-masalah politik maupun ekonomi. Jangan kemudian kecerdasan suatu bangsa diukur secara materi. Mungkin kita bisa bercermin dengan Jepang, Malaysia bahkan mungkin Vietnam. Lebih bijak kalau kita menjadikan mereka Guru bangsa ini.
Mengapa saya berani mengatakannya seperti ini, karena masalah yang ditumbulkan dari pro-kontra wilayah manajemen pendidikan, ditambah lagi persoalan politik dan ekonomi pendidikan, tidak menguntungkan bagi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat menganggap pendidikan adalah persoalan ekonomi, sementara pemerintah menganggap pendidikan adalah persoalan politik. Saya hanya menegaskan saja, bahwa pendidikan, ekonomi dan politik, sama-sama memiliki fondasi dan tujuan, yang satu sama lainnya berbeda. Dengan demikian, mbok iyao, lepaskan pendidikan dengan kedua persoalan tersebut. Jika ini terus berlanjut, maka pendidikan akan terjerumus kepada persoalan hukum. Gawat !!!.
Dengan maraknya problem di wilayah manajemen pendidikan, bukan berarti hal ini merupakan problematical learning (problem pembelajaran). Kualitas manusia atau kualitas suatu bangsa, tidak bisa secara langsung dihubungkan dengan manajemen pendidikan. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, jika kita sudah terlanjur hanyut dalam persoalan politik dan ekonomi sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah menyekolahkan kecerdasan kita masing-masing saja. Masyarakat menyekolahkan kecerdasanya dengan membangun perperktifnya bahwa pendidikan bukan persoalan ekonomi, tapi persoalan niat dan kemauan untuk bisa cerdas. Pemerintah menyekolahkan kecerdasannya dengan membangun perpektif bahwa pendidikan bukan persoalan politik, tapi persoalan membangun budaya bangsa. Kenapa kita nggak pernah sadar bahwa hanya 3,5 abad saja, kita dibuat bodoh oleh bangsa asing, sementara ribuan tahun sebelumnya bangsa kita menjadi penguasa dunia ?.
Melalui pikiran kita yang universal ini, kita dudukkan pendidikan masyarakat bangsa ini sebagai tugas kemanusiaan yang memuliakan manusia untuk dapat mengembangkan segenap potensi (fitrah) kemanusian yang dimilikinya, melalui pendekatan dan proses pembelajaran yang bermakna (Meaningful Learning), menyenangkan (Joyful Learning) dan menantang atau problematis (problematical Learning), sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cageur, bageur, bener, tur pinter.
Akhirnya mari kita sama-sama renungkan kalimat bijak dari Howard Gardner bahwa : Bukan seberapa cerdas anda, tetapi bagaimana anda menjadi cerdas !.
Bagaimana, kalau begitu !
Bekasi, 21 Maret 2009.
Konsep dan Paradigma yang dikemukakan oleh para Pakar pendidikan, sampai saat ini, hanya bergumul pada persoalan manajemen pendidikan. Mulai dari pengorganisasian sekolah sampai dengan Badan Hukum Pendidikan; mulai dari persoalan standar Sekolah Biasa sampai standar Bertaraf Internasional; mulai dari anggaran pendidikan yang disiapkan pemerintah sampai kemauan pemerintah untuk menggaji seluruh guru dan dosen di indonesia, dengan program sertifikasinya.
Apabila kita mau menyadari, bahwa wilayah manajemen (baca pengelolaan) pendidikan, sampai kapanpun akan terus berkembang, dan tidak pernah akan bisa selesai. Jika kita terus bergumul pada wilayah manajemen pendidikan yang sarat dengan kepentingan politik ini, kita justru akan meninggalkan wilayah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang seharusnya menjadi fokus para Pakar Pendidikan. Coba kita bercermin kepada masalah Undang-undang Yayasan, sampai dengan undang-undang tersebut nantinya direvisi kembali, persoalan tentang Yayasan belum akan menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Mempersoalkan problematika manajemen pendidikan, sama saja mempermasalahkan persiapkan mendidik bangsa Indonesia. Sampai kapan kita terus bersiap-siap untuk mendidik rakyat, sementara amanah mencerdaskan kehidupan bangsa sudah kita tetapkan sejak tahun 1945 lalu. Jangan sampai persoalan politik sesaat bisa menghentikan kita mendidik kecerdasan masyarakat. Karena, jika kecerdasan masyarakat terbangun, bangsa ini akan mampu mengentaskan diri dari kebodohan dan kemiskinan. Saya pikir kita semua sudah memahami hal ini.
Marilah kita sudahi problematika pendidikan di Indonesia ini dan fokus kepada Ilmu Pengetahuan dan teknologi, yang lebih satu dasawarsa ini kita tinggalkan, meskipun tidak sama sekali. Kemendesakkan masyarakat untuk segera cerdas, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jangan hubungkan persoalan pendidikan dengan masalah-masalah politik maupun ekonomi. Jangan kemudian kecerdasan suatu bangsa diukur secara materi. Mungkin kita bisa bercermin dengan Jepang, Malaysia bahkan mungkin Vietnam. Lebih bijak kalau kita menjadikan mereka Guru bangsa ini.
Mengapa saya berani mengatakannya seperti ini, karena masalah yang ditumbulkan dari pro-kontra wilayah manajemen pendidikan, ditambah lagi persoalan politik dan ekonomi pendidikan, tidak menguntungkan bagi kita semua, baik masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat menganggap pendidikan adalah persoalan ekonomi, sementara pemerintah menganggap pendidikan adalah persoalan politik. Saya hanya menegaskan saja, bahwa pendidikan, ekonomi dan politik, sama-sama memiliki fondasi dan tujuan, yang satu sama lainnya berbeda. Dengan demikian, mbok iyao, lepaskan pendidikan dengan kedua persoalan tersebut. Jika ini terus berlanjut, maka pendidikan akan terjerumus kepada persoalan hukum. Gawat !!!.
Dengan maraknya problem di wilayah manajemen pendidikan, bukan berarti hal ini merupakan problematical learning (problem pembelajaran). Kualitas manusia atau kualitas suatu bangsa, tidak bisa secara langsung dihubungkan dengan manajemen pendidikan. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya. Namun, jika kita sudah terlanjur hanyut dalam persoalan politik dan ekonomi sekarang ini, yang bisa kita lakukan adalah menyekolahkan kecerdasan kita masing-masing saja. Masyarakat menyekolahkan kecerdasanya dengan membangun perperktifnya bahwa pendidikan bukan persoalan ekonomi, tapi persoalan niat dan kemauan untuk bisa cerdas. Pemerintah menyekolahkan kecerdasannya dengan membangun perpektif bahwa pendidikan bukan persoalan politik, tapi persoalan membangun budaya bangsa. Kenapa kita nggak pernah sadar bahwa hanya 3,5 abad saja, kita dibuat bodoh oleh bangsa asing, sementara ribuan tahun sebelumnya bangsa kita menjadi penguasa dunia ?.
Melalui pikiran kita yang universal ini, kita dudukkan pendidikan masyarakat bangsa ini sebagai tugas kemanusiaan yang memuliakan manusia untuk dapat mengembangkan segenap potensi (fitrah) kemanusian yang dimilikinya, melalui pendekatan dan proses pembelajaran yang bermakna (Meaningful Learning), menyenangkan (Joyful Learning) dan menantang atau problematis (problematical Learning), sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cageur, bageur, bener, tur pinter.
Akhirnya mari kita sama-sama renungkan kalimat bijak dari Howard Gardner bahwa : Bukan seberapa cerdas anda, tetapi bagaimana anda menjadi cerdas !.
Bagaimana, kalau begitu !
Bekasi, 21 Maret 2009.
0 komentar:
Post a Comment